Neoliberalisme..

Sebenarnya saia bukan orang yang berkompeten masalah ini tapi saia hanya mencoba memberikan sedikt posting ttg hal ini..

Hampir sepekan terakhir, kata yang lengkapnya neolibralism ini menjadi begitu hot di negeri ini. Mulai ekonom, politisi hingga praktisi menyoal neolib yang menyeruak begitu saja dan bergerak tanpa arah.

Dalam skop kekinian di negeri ini, neolib memang telah menjadi dagangan yang kontroversial. ‘Barang’ tak berwujud itu seolah menjadi merek dagang yang kurang menguntungkan di pasar politik negeri ini. Setidaknya, itu dirasakan salah satu pasangan peserta kontes presiden yang diidentifikasi sebagai ‘pemegang’ lisensi produk asli negara barat tersebut.

Namun, hingga detik ini, jujur harus dikatakan, rakyat tidak pernah mengerti apa sebenarnya neolib yang diributkan elite politik kita. Kontes presiden Juli mendatang menjadi momentum bagi elite politik menebar pesona hingga mencela lawan politiknya melalui isu yang sulit dipahami rakyat.

Kalangan pengamat menilai tiga pasang capres-cawapres telah mengabaikan ekonomi yang berdasarkan konstitusi yang merupakan ekonomi kerakyatan dalam wujud koperasi.

Ketiganya lebih berorientasi pada paham neoliberalisme yang merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme barat.

jika capres-cawapres tersebut peduli dengan ekonomi kerakyatan, maka pemahaman yang paling mudah adalah bercermin pada pasal-pasal di konstitusi UUD 1945 seperti pasal 33 ayat 1 tentang koperasi.

Dalam pasal 33 juga kan disebut dalam ayat 1. Merujuk pasal itu, institusi yang wajib dikembangkan adalah koperasi. Jadi, koperasi merupakan cara wajib ekonomi kerakyatan. Tapi ketiga capres itu tidak menyebut soal koperasi. Artinya, tidak mengusung ekonomi kerakyatan Padahal negara berkewajiban mengembangkan koperasi. Akan tetapi tidak ada capres-cawapres yang membicarakan koperasi dalam visi-misinya. “Memang mereka membicarakan UKM, tetapi koperasinya hilang

Blok Perubahan akan terus aktif secara politik mengawal demokrasi dengan mengusung tema Jalan Baru yang anti-neoliberalisme. “Neoliberalisme telah gagal membawa kesejahteraan untuk mayoritas rakyat Indonesia dan penyebab utama kebangkrutan dan krisis dunia saat ini. Dikatakannya, neoliberalisme adalah penjajahan ekonomi oleh kekuatan luar melalui kebijakan dan pembengkakan utang yang harus dilawan. Untuk terus mengampayekan antineoliberalisme. kampanye Jalan Baru yang antineoliberalisme telah digulirkan sejak dua tahun lalu secara ideologi berhasil. Buktinya, ketiga calon presiden dan calon wakil presiden saat ini mengusung tema ekonomi kerakyatan. Hanya saja, kata Rizal, dari ketiga pasangan capres-cawapres, tidak semuanya sungguh-sungguh mau memperjuangkan garis ekonomi antineoliberal serta  berpihak kepada ekonomi rakyat dan kepentingan nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah live show di sebuah televisi swasta, merasa gerah dengan isu neolib yang diarahkan kepadanya. Terang-terangan, Yudhoyono mengaku tidak mengerti stigma neolib yang sepekan terakhir ditudingkan kepadanya.

Kita bisa memahami apa yang menjadi kegelisahan Yudhoyono. Suka tidak suka, sebuah negara dengan sistem ekonomi terbuka tentu harus pula berhadapan dengan pasar bebas. Dalam konteks ini, Indonesia sulit untuk tidak menjadi bagian dari sistem pasar bebas. Dan, faham neolibs sebagai reinkarnasi dari sistem ekonomi liberalisme saat ini memang telah menguasai sistem perekonomian dunia. Menurut Yudhoyono, pemerintahannya tidak pernah menganut paham neoliberalisme yang menyerahkan semua kebijakan ekonomi pada aturan pasar bebas.

Selama lima tahun terakhir, Yudhoyono mengatakan, kebijakan ekonomi pemerintahannya juga memberikan proteksi kepada masyarakat berkemampuan ekonomi lemah sambil mengalirkan pertumbuhan.

Selain itu, pemerintah juga banyak melakukan intervensi mengeluarkan kebijakan ekonomi tanpa menyerahkannya begitu saja kepada para pelaku usaha, terutama perusahaan-perusahaan multinasional. Yudhoyono juga mengatakan ia tidak mempercayai rumusan “trickle down effect“, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi bermula dari lapisan ekonomi kelas atas yang akan mengalir merata ke kelas ekonomi bawah.

“Itu tidak bekerja untuk negara berkembang. Ke depan, tidak boleh lagi ada disini tumbuh sedangkan yang disana hanya menunggu bantuan,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Demokrat bidang politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Jumat (22/5) mengatakan gerakan dan sistem ekonomi neoliberalisme atau populer dengan istilah neolib amat jelas menjadi alat kampanye politik menjelang pilpres terutama menyerang pihaknya.

“Padahal, calon presiden (capres) yang kami usung yakni Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan kebijakan (pembangunan ekonominya) yang berbasis ideologi Pancasila dan menjalankan amanat konstitusi,” katanya.

Anas juga menyatakan, sangat jelas bahwa selama ini kebijakan tripple track strategy dijalankan Pemerintahan Yudhoyono, yakni pro growth, pro job and pro poor. “Kan neolib tidak akan mengenal subsidi, BLT, PNPM Mandiri, KUR, Program Keluarga Harapan, BOS, Raskin, Jamkesmas dan sebagainya,” kata Anas.

Ia meyakini, semua kebijakan tersebut merupakan intervensi negara untuk membela kalangan miskin, demi keadilan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Anas Urbaningrum juga mengingatkan lawan politiknya, agar jangan sembarangan menggunakan label neolib untuk menyerang. “Sebab, labelisasi neolib atas nama kampanye politik acapkali tuna substansi dan kehilangan konteks,” katanya. Bahkan, menurut Anas Urbaningrum, ada yang sekedar ikut-ikutan untuk gagah-gagahan dengan sampul pro-rakyat. (Ant/OL-06)

Pertanyaannya, apakah Indonesia menganut ekonomi neolib? Secara kasat mata, sulit untuk mengatakan ya atau tidak. Namun, jujur kita melihat tim ekonomi pemerintahan Yudhoyono tidak bisa melepas sistem neolib melalui ‘Washington Consensus’. Artinya, Indonesia memang masih sulit untuk tidak berpaling dari juragan di Washington (Amerika Serikat).

Isu ekonomi kerakyatan pun menjadi lawan tanding paling sepadan dari neolib. Sistem ekonomi keberpihakan terhadap rakyat inilah yang saat ini dijual kontestan pilpres. Terus terang, memang menjadi sangat lucu ketika mereka tiba-tiba mengusung konsep ekonomi kerakyatan. Padahal, rakyat pun tahu selama ini mereka ‘abdi’ neolib.

Sulit untuk tidak mengatakan mereka melepas begitu saja kostum neolib yang melekat kepadanya. Bagaimana semasa Megawati duduk di tampuk pemerintahan, banyak perusahaan negara ‘diobral’. Menjadi paradoks ketika Prabowo Subianto yang pengusaha kaya raya, tiba-tiba mengusung ekonomi kerakyatan. Kita tahu, ayahnya sang begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesomo adalah pengusung sistem ekonomi liberal. Demikian pula Jusuf Kalla, seorang juragan yang segala sesuatunya menghitung dari kacamata ekonomi.

Pendek kata, tiga pasang capres-cawapres di atas tidak bisa dikatakan bersih sama sekali dari faham neolib yang memang tengah merajai dunia. Mereka tidak bisa lepas begitu saja. Tatanan ekonomi dunia sekarang ini, tidak lagi mengharuskan suatu negara menutup diri seperti masa lalu.

Ekonomi kerakyatan memang sangat menjanjikan. Namun apakah itu hanya janji atau harapan yang dicita-citakan elite di negeri ini. Jika ekonomi kerakyatan benar-benar diimplementasikan secara nyata nantinya, tentu sangat kita hargai. Namun, jika sebatas janji, apa bedanya dengan neolib yang hanya dijadikan sasaran tembak semata. Jika tujuannya hanya kursi di Istana, apa bedanya neolib dengan neolips !
Dari berbagai sumber.